Ketua Umum PGRI Desak Pemerintah Cepat Angkat Honorer K2
Ketua Umum PB Persatuan Guru Republik
Indonesia (PGRI) Pusat, Sulistyo menduga, seleksi penerimaan Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2013 dari honorer kategori dua (K2), ada
permainan. Seleksi itu dinilainya banyak kelemahan.
"Banyak kelemahan pada seleksi honorer K2 kemarin. Pengumuman yang sempat mundur beberapa kali, disinyalir ada
permainan," kata Sulistyo.
Sulistyo mengatakan itu seusai
menghadiri seminar nasional bagi anggota PGRI Kabupaten Tegal di Gedung
Korpri, kemarin. Dalam kesempatan itu, Sulistyo mendesak pemerintah
untuk segera mengangkat semua honorer K2, terutama bagi guru yang belum
lolos seleksi CPNS.
Dia mengungkapkan, seleksi CPNS honorer
K2 beberapa waktu lalu belum memenuhi harapan. Banyak honorer K2 dari
guru yang sudah mengabdi lama ternyata tidak lolos seleksi tersebut.
"Pemerintah telah menjanjikan untuk
mengakomodasi para guru honorer dengan memiliki masa kerja yang sudah
lama, dan bekerja dengan baik, serta penuh pengabdian. Kenyataannya,
hingga kini kebijakan yang dikeluarkan pemerintah belum membuktikan
janji itu," cetusnya.
Mengingat hal itu, Sulistyo mengaku,
PGRI baru-baru ini telah mengirim surat ke Menpan dan BKN agar bisa
meloloskan honorer K2 yang secara administrasi benar-benar lolos
seleksi. Terlebih bagi yang sudah mengabdi cukup lama.
"Lebih baik, kembalikan saja ke seleksi semula, yaitu seleksi administrasi," ujarnya.
Menurut Sulistyo, dengan masih banyaknya
guru honorer yang belum diterima, tentunya bakal berimbas pada
ketidakjelasan status mereka ke depannya. Artinya, mereka akan pupus
harapannya ketika angan-angannya tidak tercapai.
”Mereka tidak tahu status mereka setelah
ini seperti apa, ini kan sangat memprihatinkan. Tidak adanya
perlindungan hukum kepada guru honorer juga menjadi masalah serius di
dunia pendidikan kita,” ulasnya.
Disinggung terkait kasus dugaan
pemalsuan surat perintah honorer K2 yang terjadi di Kabupaten Tegal, ia
mengatakan itu tetap harus diusut. Sebab merugikan honorer K2 yang
mematuhi aturan dan mengabdi secara aturan serta sesuai ketentuan.
"Asas keadilan harus ditegakan.
Sementara, banyak honorer K2 yang menunggu untuk lolos seleksi, di sisi
lain ada yang memalsukan dokumen justru lolos seleksi CPNS. Ini tetap
harus diproses," pungkasnya.
Sumber: jpnn.com
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan berkomentar sesuai posting, kami ijinkan menanam satu link aktif, dengan syarat, berkomentar dengan santun dan tidak ada unsur fitnah.